Download Fungsi Dan Tujuan Konstitusi Dalam Ketatanegaraan (Doc)

Fungsi Dan Tujuan Konstitusi Dalam Ketatanegaraan

Makalah Fungsi Dan Tujuan Konstitusi Dalam Ketatanegaraan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu identitas yang tampak abstark dan merupakan unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara dapat menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Pemahaman yang baik mengenai hubungan antar warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, dan demokratif. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara warga negara dengan negara lain dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara. Hemat penulis, makalah ini menuliskan berkaitan mengenai konstitusi negara Indonesia. Mengenai pengertian konstitusi, sejarah konstitusi, perubahan konstitusi pasca amandemen UUD 1945, dan tata urutan perundang-undangan. Dimana semua mengandung substansi yang sangat penting bagi negara Indonesia.  

B.    Rumusan Masalah

1.    Apa pengertian konstitusi?
2.    Bagaimana sejarah konstitusi?
3.    Apa fungsi dan tujuan konstitusi?
4.    Apa saja nilai-nilai yang Terkandung dalam Konstitusi?

C.    Tujuan Pembahasan

1.    Untuk mengetahui apa pengertian konstitusi
2.    Untuk mengeahui bagaimana sejarah konstitusi
3.    Untuk mengetahui apa fungsi dan tujuan konstitusi
4.    Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai yang Terkandung dalam Konstitusi

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan naskah dasar sebagai kaidah fundamental negara. Istilah konstitusional berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk, yaitu membentuk menyusun atau menyatakan suatu negara, konstitusi diartikan peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara, atau UUD.

Dalam bahasa latin, konstitusi tersusun dari dua suku kata, yakni cume yang memiliki arti ‘bersama dengan’ dan stature yang berarti ‘membuat sesuatu agar bisa berdiri’ atau menetapkan sesuatu, mendirikan.

Dalam KBBI istilah konstitusi berati sebagai ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau berarti juga undang-undang suatu negra. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi dikenal dengan grondwet (grond= dasar, wet= undang-undang) yang berarti UUD. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah constitusion yang diartikan sebagai undang-undang dasar yaitu keseluruhan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara terminologis konstitusi adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

B.    Sejarah Konstitusi

Catatan historis timbulnya negara konstitusi sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai sebuah kerangka kehidupan politik yang telah disusun melalui hukum dan oleh hukum. Yaitu sejak zaman sejarah Yunani dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum pada masa kejayaan Athena. Pemahaman pada masa itu henyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata.

Kemudian pada masa Kekaisaran Roma pengertian konstitusi memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Termasuk didalam nya pernyataan pendapat para ahli hukum serta adat kebiasaan setempat disamping pada undang-undang.

Konstitusi Roma memiliki pengaruh yang cukup besar sampai ke abad pertengahan. Dimana konsep tentang kekuasaan tertinggi dari para kaisar Roma telah menjelma dalam bentuk umum di Perancis. Bahkan kegandrungan orang Romawi akan masa orde telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham inilah merupakan cikla bakal munculnya paham konstitusi modern.

Pada abad pertengahan corak konstitusi bergeser ke arah feodilisme yang mengandung pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang harus mengabdi pada salah satu tuannya. Sehingga raja yang semestinya mempunyai status lebih tinggi dari pada tuan rumah dan menjadi tidak mendapat tempat. Pada abad VII (zaman klasik) lahirlah konstitusi Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam tepatnya sekitar tahun 622 M.

Sedangkan di Eropa kontitusi, pihak raja lah yang memperoleh kemenangan yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme. Khususnya di Perancis, Rusia, dan Australia pada abad ke-15. Lain halnya di Inggris, kaum bangsawan lah yang mendapat kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai dengan pecahnya revolusi istana pada tahun 1688. Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemegang kedaulatan.

Konstitusi sebagai UUD dalam hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan konstitusi modern. Baru secara bersamaan dengan semakin berkembangnya konsep nasionalisme dan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pembunuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat UUD untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja. Sekaligus terkandung maksud memperkokoh lembaga perwakilan rakyat. Beralih pada masa perang dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme. Yaitu, dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal dan menciptakan negara baru dengan konstitusi yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme.

C.    Tujuan dan Fungsi Konstitusi

Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenangwenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan (2005), hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk dipihak lain.


Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan atau bisa juga befungsi sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistemm hukum negara. Karena itu ruang lingkup isi undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dinyatakan oleh Struycken memuat tentang:

  • hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau
  • tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangs
  • pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
  • Sebuah keinginan yang bermana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

D.    Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Konstitusi

Dalam praktik ketatanegaraan, seringkali sebuah konstitusi yang tertulis tidak dapat berlaku atau berjalan sesuai yang dikehendaki, hal ini disebabkan karena salah satu atau beberapa isi dari konstitusi tidak dijalankan oleh penguasa atau sekelompok golongan penguasa. Sehubungan dengan hal itu, Karl Loewenstein mengadakan penyelidikan mengenai arti konstitusi tertulis dalam suatu lingkungan nasional, Hasil penyelidikannya menyimpulkan adanya 3 (tiga) nilai suatu konstitusi.

1.    Nilai Normatif
Nilai normatif diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara terhadap konstitusi benar-benar secara murni dan konsekuen. Konstitusi ditata dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikit pun. Dengan kata lain bahwa konstitusi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijaksanaan pemerintah.

2.    Nilai Nominal
Nilai nominal diperoleh apabila ada kenyataan sama dalam batas-batas berlakunya. Nilai yang terkait dengan batas-batas berlakunya itulah yang dimaksudkan dengan nilai nominal konstitusi. Contoh ketentuan pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen dinyatakan tidak berlaku lagi karena Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tugasnya hanya dalam masa peralihan dan badan itu sendiri tidak berlaku lagi sekarang. Meskipun ketentuan itu tidak dicabut tidak berarti masih berlaku secara efektif.

3.    Nilai Semantik
Dalam hal ini konstitusi hanya sekedar istilah saja. Meskipun demikian, secara hukum konstitusi tetaplah berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk melaksanakan kekuasaan politik dan memberi bentuk dari tempat yang telah ada, pelaksanaannya selalu dikaitkan denan kepentingan pihak yang berkuasa (dalam arti negatif).

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan
Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak pihak yang diperintah dan hubungan di antara keduanya. Tujuan konstitusi adalah membatasi kesewenang-wenangan pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat, sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya. Konstiitusi demokratis adalah konstitusi yang mempunyai atau mengandung prinsip-prinsip menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas, adanya jaminan pengharaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara, pembaasan pemerintahan, adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas, adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang bebas, adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan negara. Terdapat dua model konstitusi yaitu renewel dan amandemen. Kosntitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara.


B.    Saran
Kami harap dengan adanya makalah ini, dapat memberikan referensi terhadap temen-temen yang lain

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, Erie. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Surabaya: Pena Salsabila, 2013
Bakkary, Noor Ms. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012
Thalib, Dahlan. Teori dan Hukum Konstitusi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
https://pecintamakalah.blospot.com


0 Response to "Download Fungsi Dan Tujuan Konstitusi Dalam Ketatanegaraan (Doc)"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel