Proses Hukum Pada Kasus Pembunuhan Dalam Islam


Proses penanganan Kasus Pembunuhan Dalam Islam

KASUS PEMBUNUHAN DALAM ISLAM
A.    Definisi dan Dasar Hukum Pembunuhan 

Secara bahasa, kata pembunuhan merupakan bentuk ketiga (verbal noun atau mashdar) yang berasal dari kata qatala-yaqtulu-qatlan yang berarti membunuh, menganiaya, memotong dan memerangi. Sedangkan secara istilah, pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencederai anggota badan atau merusak fungsinya, memutilasi, atau bahkan menghilangkan jiwa (nyawa) orang lain dengan menggunakan alat (benda) yang bisa menganiaya, merusak dan membunuh korban, baik benda tumpul maupun tajam, baik dilakukan dengan sengaja, semi sengaja atau tidak sengaja. Hal ini didasarkan pada surah Al-Maidah ayat 45, dan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Turmudzi, dari Bara’ bin ‘Azib ra., Sesunggunhnya Rasulullah saw., bersabda: Niscaya melenyapkan dunia (ini) adalah lebih mudah bagi Allah dari pada membunuh seorang mukmin tanpa dasar kebenaran.

B.    Pandangan Fuqaha’ Seputar Tata Cara Penanganan Kasus Pembunuhan (Pembuktian, Motif, Sanksi, Syarat dan Hikmahnya)
Pada prinsipnya, dalam setiap kasus pidana, termasuk kasus tindakan penganiayaan dan pembunuhan haruslah diselidikidan dibuktikan terlebih dahulu melalui tiga unsure pokokdalam kasus pidana meliputi: 1) unsure formal, adanya nash yang melarang aksi penganiayaan dan pembunuhan serta ketentuan sangsi bagi pelakunya. 2) unsure material, yaitu adanya niat nyata melawan syara’ disertai bukti kuat. 3) unsure moral, yaitu adanya pelaku, yakni penganiayaan atau pembunuh adalah orang mukallaf, sehingga bisa diminta pertanggung jawaban atas aksi pidananya. Setelah itu, baru dilakukan diagnosis dan divonis sebagai tersangka atau tidak beserta ancaman sanksinya yang setimpal.

Sedangkan syarat-syarat penerapan sanksi dalam kasus pelukaan, mutilasi dan pembunuhan ini, akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, syarat wajib pemberlakuan sanksi qishas adanya 4 hal, antara lain:
  1. Pembunuh adalah orang yang baligh  dan berakal sehat (mukallaf)
  2. Pembunuh bukan wali korban
  3. Korban derajatnya tidak lebih rendah dari pembunuh, sebab beda agama (kafir) atau kebudakan.
  4. Pembunuhan sengaja secara kolektif terhadap satu orang atau sebaliknya. Maka semua pelaku di qishas tetapi kalau cara dan perannya tidak sama, maka sanksi disesuaikan.
Kedua, syarat wajib qishas dalam kasus penganiayaan merusak fungsi organ atau mutilasi dan sejenisnya, antara lain syarat di atas, ditambah: 1) salah satu organ tubuh tidak cacat. 2)organ tubuh yang di qishas harus sejenis.

Ragam motif pembunuhan menurut Imam Malik bahwa pembunuhan pada esensinya terdiri dari 2 motif, antara lain: 1) pembunuhan yang disengaja; 2) pembunuhan yang tidak disengaja dengan berdasarkan pada surah An-Nisa’ ayat 92-93.

Menurut mayoritas ulama fiqh bahwa motif pembunuhan terdiri dari tiga kategori, antara lain: 1) pembunuhan yang disengaja; 2) pembunuhan yang tidak disengaja: a. keliru dalam pelaksanaan, b. keliru dalam niat; 3) pembunuhan semi sengaja.

Sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan:
Pertama, sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja (berencana): 1) hukum mati; 2) diyat berat; 3) keluarga korban member remisi.

Kedua,sanksi bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, yaitu tidak diqishas hanya saja pelaku diwajibkan membayar diyat ringan kepada keluarga korban dan dapat diangsur selama 3 tahun, kecuali mendapat remisi.

Ketiga, sanksi bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu tidak diqishas, hanya saja pelaku diwajibkan membayar diyat berat kepada keluarga korban dan dapat diangsur selama 3 tahun, kecuali mendapat remisi.

Keempat, sanksi bagi pelaku yang turut serta baik langsung atau tidak langsung maka sanksi dan diyat bagi setiap individu yang positif terlibat diqiyaskan dengan point kesatu s/d ketiga dalam hal motif pembunuhannya. Meskipun pelaku mendapat remisi penuh dari pihak keluarga korban, ia tetap berkewajiban untuk membayar kafarat dengan 2 opsi secara berurutan: 1). memerdekakan budak, jika tidak bisa maka, 2). Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 3). Hilangnya hak waris.

Kelima, sanksi bagi pelaku pencederaan/ pelukaan dan mutilasi atau sejenisnya, yaitu bisa disanksi qishas yang setimpal atau membayar diyat. Sedangkan ketentuan diyat dalam berbagai motif di atas, ada 2 kategori: 1) berat, yakni 100 unta yang terdiri dari 30 hiqqah, 30 jadz’ah, dan 40 khalifah. Jika diuangkan berkisar 1.760.000.000; dan 2) ringan, yakni 100 unta yang terdiri dari 20 hiqqah, 20 jadz’ah, 20 bintu labun, 20 ibnu labun, dan 20 bintu makhadl.

Untuk lebih jelasnya akan dirinci sebagai berikut:
  1. Untuk kasus pembunuhan jiwa seorang laki-laki muslim merdeka, maka wajib membayar diyat berat (100 unta). Untuk seorang wanita muslimah merdeka, separuh diyat laki-laki muslim merdeka (50 unta). Untuk seorang yahudi dan nashrani (kafir), baik dzimmi, musta’min maupun mu’ahid, maka 1/3 diyat laki-laki muslim merdeka (33 unta). Untuk seorang majusi musta’min, maka 2/10 diyat seorang laki-laki muslim merdeka (20 unta). Untuk seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan diyatnya 1/10 diyat seorang muslimah merdeka, termasuk dalam kasus aborsi illegal, maka diyat setiap oknum yang terlibat adalah seharga seorang budak (5 unta). Untuk janin seorang wanita budak, diyatnya 1/10 harga ibunya (1/2 harga 1 unta).
  2. Untuk kasus pencederaan dan pemutilasian tubuh, maka diyatnya sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: Sesungguhnya membunuh jiwa adalah 100 unta, begitu juga untuk hidung, lidah, 2 bibir, 2 buah dzakar, dzakar, 2 tangan, 2 telinga, 1 tulang rusuk, dan 2 mata yang dimutilasi total. Dan untk 1 kaki (termasuk 1 tangan/ 1 telinga) adalah ½ diyat (50) unta. Untuk gagar otak, luka tusuk mendalam, 1/3 diyat (33 unta). Untuk pergeseran tulang 15 unta. Untuk setiap 1 jari tangan/ 1 kaki 10 unta. Dan untuk 1 gigi dan luka hingga tampak tulangnya 5 unta.
  3. Untuk kasus pencederaan ringan, yakni luka yang tidak ada kejelasan mengenai ketentuan diyatnya dalam syara’, maka kadar sanksi dan diyatnya adalah hukuman setimpal yang ditentukan oleh hakim yang adil.

0 Response to "Proses Hukum Pada Kasus Pembunuhan Dalam Islam"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel