Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional - duniamanajemen.com Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional - DUNIA MANAJEMEN

Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional

A.    Sejarah Perkembangan Umat Islam Di Indonesia
Perkembangan sejarah umat islam di Indonesia membentang panjang selama 13 abad. Umat islam di Indonesia dalam mewujudkan adanya kekuasaan politik di Indonesia berawal dengan kedamaian tanpa agresi, menempuh jalan ekonomi perdagangan. Dari sini ditumbuhkan lahirnya kerajaan pantai dengan Syahbandar sebagai kepala masyarakat islam. Kelanjutannya, pada saat kerajaan Hindu ataupun Budha tidak mampu lagi berbicara di tengah bangsa Indonesia, islam muncul melahirkan kekuasaan politik: kesultanan Demak, Aceh, Ambon. Diikuti selanjutnya dengan penyebaran di pedalaman dan di pantai: Mataram II, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, dan lain-lainnya. Puncak perjuangan umat islam Indonesia pada abad ke-20 telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia memasuki Proklamasi Kemerdekaannya melahirkan Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 sebagai Negara yang memiliki luas wilayah yang membentang dari Merauke hingga Sabang, disebelah utara berbatasan kepulauan Talaud hingga Pulau Roti. Wilayah ini bukanlah wilayah kecil, melainkan Merauke-Sabang sama dengan Baghdad-London, kepulauan Talaud hingga Pulau Roti sama dengan dari Berlin hingga Aljazair.

Sebaliknya perjuangan umat islam Timur Tengah yang bermula dari ibu kota Madinah, berkembang ke Timur hingga Turkistan, dan ke barat hingga Andalusia, Spanyol, pada abad ke-20 berubah melahirkan berbagai Negara Nasional yang kecil wilayahnya.

Umat islam Indonesia, kendatipun tidak hanya menghadapi penjajah, berhasil memberikan jawaban yang sama. Walaupun pula kondisi wilayah Indonesia tersekat oleh laut, gunung, dan daratan, lingkungan fisik yang demikian ini tidak menjadikan umat islam Indonesia pada perkembangan perjuangan politiknya menginginkan lahirnya banyak Negara tetapi tetap satu Indonesia.

Agama islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia menjadi modal yang mempercepat proses lahirnya kesatuan bangsa. Dan lagi agama islam tidak hanya mengajarkan membangun jamaah, tetapi juga mengajarkan anti penjajah. Selain itu, umat islam yang sejak lama memiliki bahasa komunikasi, bahasa melayu, menjadikan bahasa itu sebagai alat untuk melahirkan aspirasi perjuangannya. Ketiga factor ini merupakan factor utama yang memungkinkan terjadinya integritas Nasional di Indonesia. Demikianlah pendapat George MC Turnan Kahin dalam Nationalisme and Revolution in Indonesia. Sikap yang dikembangkan dari ajaran islam ini membuat islam di terima oleh bangsa Indonesia sebagai lambang anti penjajah, dan juga sebagai identitas pribumi. Apalagi para pemuka islam atau ulamanya pada masa lalu memiliki kemampuan melahirkan sikap politiknya dengan bahasa symbol, menjadikan cita-cita islamnya di formulasikan dalam bahasa politik yang dapat di terima oleh segenap kebinekaan di Indonesia. Proses melahirkan falsafah pancasila, 18 Agustus 1945, tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan peranan Ki Bagus Hadikusomo dan Kasman Singadimedja di samping tokoh Nasional lainnya. Kedua tokoh islam tersebut dapat dikatakan mewakili umat islam, yang berhasil merumuskan secara simbolistik cita-cita islam dalam pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa itu merupakan puncak keberahsilan perjuangan umat islam Indonesia di bidang politik di tengah bangsanya.

B.    Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional

Abad ke-19 merupakan satu periode penting dalam perkembangan islam Indonesia. Perkembangan islam pada abad inilah yang menjadi landasan historis suatu proses pembentukan apa yang disebut sebagai arus utama islam. Salah satu aspek penting adalah bahwa pada periode ini islam Indonesia menyaksikan satu proses penting yang melahirkan apa yang disebut institutioanalisasi atau profesinalisasi ulama. Melalui lembaga pendidikan islam yang mereka dirikan, seperti pesantren di Jawa, ulama tampil sebagai elit social keagamaan independen yang berperan penting tidak hanya dalam pembentukan kehidupan keagamaan muslim, tapi juga dalam penataan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan social dan politik.

Jatuhnya kerajaan-kerajaan islam di Indonesia pada abad ke-18 yang sebagian disebabkan interverensi Eropa kedalam jaringan perdagangan di Nusantara, membawa implikasi penting bagi perkembangan institusi ulama. Mereka mengalami satu transformasi dari pejabat kerajaan, khususnya sebagai qadi, menjadi pemimpin agama yang berbasis di lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren. Disini, ketimbang “Elit Kota” (urban notable) di pusat kerajaan, ulama menjadi bagian dari masyarakat desa di wilayah pedalaman, yang pada gilirannya membawa mereka terintegrasi ke dalam arus kehidupan agraris. Berdasarkan observasinya di pedesaan Jawa abad ke-19, Raffles menulis bahawa para ulama, selain dimintai pendapat mengenai masalah perkawinan, perceraian dan waris, pada saat yang sama selalu mengingatkan para penduduk desa mengenai musim yang tepat untuk bercocok tanam. Hal serupa juga muncul dalam karya Crawfurd, dimana para ulama di gambarkan sebagai “segmen petani Jawa”  yang sangat dihormati, yang hidup sejajar dengan mereka.

Selain langkanya sumber-sumber sejarah yang ada, bukan tujuan artikel ini untuk menentukan secara pasti kapan lembaga pesantren atau lembaga serupa, yakni surau di Sumatera Barat dan dayah di Aceh mulai tumbuh di Indonesia. Disini, satu hal penting untuk di tekankan adalah bahwa pada abad ke-19 pesantren telah berkembang sedemikian rupa sebagai lembaga pendidikan islam bagi kaum muslim di Indonesia. Data statistic pemerintah Belanda mencatat sekitar 15.000 pesantren yang tersebar di wilayah Jawa dan Madura, dengan jumalah santri mencapai 23.000 orang. Data ini juga sejalan dengan catatan perjalanan Snouck Hurgronje ke beberapa wilayah di Jawa pada akhir abad ke-19. Dia menmukan bahwa pesantren telah tersebar di jawa, dan berkembang bagi masyarakat muslim Indonesia.

Di atas sebidang tanah, biasanya diberikan kepala atau elit desa, seorang ulama membangun pesantren. Ia setidaknya terdiri dari sebuah masjid, asrama untuk para santri, dan sebuah rumah untuk ulama atau kyai serta keluarga mereka. Di lingkungan pesantren inilah seorang ulama memberikan pelajaran keagamaan untuk para sntri, menyangkut baik ilmu-ilmu keislaman maupun praktik keagamaan. Ketika jumlah santri makin bertambah besar, pesantren kemudian berkembang menjadi sebuah “komunitas keagamaan”, dengan pola kehidupan tertentu dimana pembelajaran dan sekaligus praktek-praktek  keagamaan menjadi elit yang sangat di hormati dengan kekuatan spiritual keagamaan bagi masyarakat sekitar. Dan dari pesantren inilah kehidupan keislaman secara perlahan berkembang di tengah masyarakat. Ulama bertindak sebagai “pialang budaya”, yang memainkan peran penting dalam pembentukan “ortodoksi dan heterodoksi” dari praktik-praktik local dalam terma-terma hukum al-qur’an, dan menyesuaikan system ideal keagamaan yang kurang fleksibel ini ke dalam realitas masyarakat Jawa.

Makalah Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional

Pengaruh keagamaan pesantren semakin besar ketika ia dipimpin seorang ulama yang memiliki pengalaman belajar di Timur tengah, khususnya Mekkah. Bagi Muslim Indonesia, Mekkah diyakini tidak hanya sebagai pusat islam, dimana mereka belajar dan beribadah haji, tapi juga sebagai “pusat kosmis utama”. Oleh karena itu, ulama dengan pengalaman belajar di Mekkah di anggap memiliki otoritas keagamaan lebih tinggi. Dan pesntren yang dipimpinnya semakin terkenal dan banyak diminati para santri untuk belajar. Dalam kerangka inilah, seiring dengan peningkatan jumlah jamaah haji asal Indonesia, jaringan islam Indonesia-Mekkah pada akhir abad ke-19 menjadi sangat intensif. Muslim Indonesia tepatnya Asia Tenggara yang belajar dan tinggal di Mekkah, yang disebut “Komunitas Jawi”, jumlahnya semakin besar pada periode ini. Mereka telah menjadikan Mekkah memainkan peran sangat berarti dalam pembentukan wacana intelektual islam Indonesia, lebih dari peran serupa dua abad sebelumnya. Komunitas Jawi ini telah berjasa menjadikan Mekkah sebagai “jantung kehidupan dari keagamaan muslim Indonesia”. Mereka menjadi agen utama proses transmisi wacana islam yang berkembang di Mekkah ke bumi Indonesia. Dan pesantren yang sebagian besar dipimpin ulama jebolan Mekkah berfungsi sebagai institusi bagi proses transmisi tersebut.

Peran pesantren dalam proses transmisi ini bisa dilihat  terutama pada kitab-kitab keagamaan yang tersebar di pesantren. Kitab-kitab ini, yang terkenal dengan sebutan “kitab kuning”, menjadi sumber pelajaran bagi para santri di pesantren,. Kitab kuning di karang baik oleh ulama Mekkah maupun Indonesia, dalam bahasa arab dan Indonesia dengan tulisan Jawi. Berdasarkan substansinya, kitab kuning ini secara kasar bisa di klasifikasi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: fikih, teologi (akidah), tata bahasa arab (nahwu, saraf dan balaghah), kumpulan hadits, tasawuf dan tarekat, serta kategori lain yang berisi kumpulan doa dan pujian kepada Nabi Muhammad.

Di samping menulis dan menterjemahkan kitab, peran penting komunitas Jawi ini juga bisa di buktikan dalam kumpulan fatwa satu bidang yang akan dibahas secara rinci disini. Pertambahan jumlah komunitas Jawi pada akhir abad ke-19, sebagaimana telah disinggung diatas, telah membawa mereka untuk aktif dalam memecahkan berbagai persoalan social-keagamaan, dan juga politik, Indonesia. Sebagai satu komunitas meski memang terbagi kedalam berbagai etnis daerah asal mereka masing-masing hubungan dan interaksi diantara mereka terjalin demikian erat, yang pada gilirannya memperkuat kesadaran kolektif dan ikatan emosional mereka dengan suasana Indonesia. Oleh karena itu, komunitas tidak hanya semata-mata menuntut ilmu kepada para ulama Mekkah, tapi juga merasa perlu untuk meminta fatwa kepada mufti di Mekkah. Dengan demikian, permintaan fatwa ke Mekkah menyangkut berbagai isu dan persoalan social keagamaan di Indonesia pada akhir abad ke-19 berkembang. Disini, muhimmat al-nafa’is, koleksi fatwa dari Mekkah tentang islam Indonesia menjadi penting untuk dibahas.

Muhimmat al-nafa’is merupakan kumpulan fatwa terpenting mengenai islam di Indonesia abad ke-19. Sebagian besar fatwa dalam muhimmat dikeluarkan oleh mufti Mekkah dari madhab Syafi’I saat itu, Ahmad Ibn Zaini Dahlan. Dia berfatwa atas dasar pertanyaan (istifta) oleh muslim Indonesia dan Asia Tenggara. Dilihat dari substansinya, dan juga mufti, fatwa-fatwa dalam muhuimmat menunjukkan kaitan sangat erat dengan wacana keagamaan dalam transmisi islam abad ke-19. Ahmad Ibn Zaini Dahlan adalah salah seorang pengarang populer kitab kuning di pesantren. Terdapat tujuh karya kitab kuning yang ditulis olehnya.

Selain Nahdlatul Ulama, juga terdapat Muhammadiyah yang termasuk Ormas islam. Wacana yang sedang berkembang dalam Muhammadiyah adalah kearah wacana yang kini banyak mengundang antusiasme dari pemikir islam di Indonesia. Yaitu pos tradisionalisme islam. Tentu saja di masa-masa yang akan datang, Muhammadiyah dituntut terus memperkaya pemikiran keislaman sebagai konsekuensi pilihan sadar Muhammadiyah mengembangkan kerangka metodologi yang berbasis tradisi bayani, irfani, dan burhani. 

Umat Islam di Indonesia punya peranan yang sangat penting dalam sebuah dinamika perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Dalam perjuangan ini dapat dibagi menjadi :
1.    Perjuangan Kerajaan-Kerajaan Islam melawan Kolonial
Dimulai sejak awal masuknya bangsa barat dengan pendekatan kekuatan yang represif (bersenjata), maka dilawan oleh karajaan-kerajaan Islam di kawasan Nusantra ini. Perjuangan ini antara lain : Malaka melawan serangan Portugis (1511) diteruskan oleh Ternate di Maluku (Portugis berhasil dihalau sampai Timor Timur), kemudian Makasar melawan serangan Belanda(VOC), Banten melawan serangan Belanda atau disebut juga VOC, dan Mataram Islam juga melakukan perlawanan ke pusat kekuasaan Belanda(VOC) di Batavia pada tahun 1628-1629 dan masih banyak lagi. Mereka gigih, dan Belanda pun kalangkabut, namun setelah ada politik “Devide Et Impera” (pecah belah), satu persatu kerajaan ini dapat dikuasai.

Meskipun demikian semangat rakyat Indonesia tidak akan pernah pudar untuk melawan penjajahan kolonial, maka selanjutnya perjuangan melawan penjajahan diteruskan oleh rakyat yang dipimpin oleh Ulama.

2.    Perjuangan Rakyat Dipimpin oleh Para Ulama
Setelah kaum kolonial berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, namun umat Islam bersama para ulamanya tidak berhenti melawan penjajahan. Munculah era Gerakan Sosial merata di seluruh pelosok tanah air. Ulama memimpin umat melawan penindasan kezaliman penjajah. Mulai dari Aceh, munculah perlawanan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Teuku Umar, Tengku Cik Di Tiro, Cut Nya’ Dhien; di Sumatera Barat muncul Perang Paderi dipimpin oleh Imam Bonjol; Gerakan KH. Wasit dari Cilegon; Perlawanan KH.Hasan dari Luwu; Gerakan R. Gunawan dari Muara Tembesi Jambi; Gerakan Muning di Banjarmasin; Gerakan 3 Haji di Dena Lombok; Gerakan H. Aling Kuning di Sambiliung Kal-Tim; Gerakan Rifa’iyah di Pekalongan; Perlawanan KH. Jenal Ngarib dari Kudus; Perlawanan KH. Ahmad Darwis dari Kedu; Perlawanan Kyai Dermojoyo dari Nganjuk; dan juga perlawanan P. Dipanegara,  dan masih banyak lagi.

Sejak adanya perlawanan itu, pihak dari Belanda sebenarnya sudah mulai goyah kekuasaaanya, sebagai bukti tiga perlawanan : Sumatera Barat, Rakyat Aceh, dan Java Oorlog (Dipanegara) telah mengorbankan : 8000 tentara Belanda mati dan 20.000.000 Gulden kas kolonial habis. Oleh karena itu, mereka kemudian mencari jalan lain, yaitu mengubah politik kolonialnya dengan pendekatan “ Welfere Politiek” (Politik Kemakmuran) untuk menarik simpati rakyat jajahan. Namun, pada kenyataannya politik itu dijalankan dengan perang kebudayaan dan idiologi, terutama untuk memecah dan melemahkan potensi umat Islam Indonesia yang dianggapnya musuh utama pemerintah kolonial.

3.    Pergerakan Nasional di Indonesia
Sebelum memesuki era Pergerakan Nasional, pihak kolonial mencoba politik kemakmuran dan balasbudi. Munculah Politik Etische oleh Van Deventer; Politik Assosiasi oleh Ch.Snouck Hurgronje; dan Politik De Islamisasi (Dutch Islamic Polecy) oleh Christiaan Snouck Hurgronje. Kelihatannya politik itu humanis untuk kesejahteraan rakyat, namun didalamnya terdapat landasannya kolonialisme, maka jadinya tetap eksploitatif dan menindas rakyat. Khusus politik De Islamisasai sangat merugikan umat Islam, karena :
  • Memecah umat Islam jadi dua dikotomi Abangan dan Putihan
  • Membenturkan Ulama dengan Pemuka Adat
  • Memperbanyak sekolah untuk mendidik anak-anak umat Islam agar terpisah dari kepercayaan pada agama Islamnya.
  • Menindas segenap gerakan politik yang berdasar Islam
  • Membuat masjid dan memberangkatkan haji gratis untuk meredam gerakan Islam.
Akibat dari politik kolonial di atas, maka  perjuangan melawan kolonial menjadi terpecah. Menurut Thesis Endang Syaifuddin Anshari,MA. Hingga pada akhirnya perjuangan di Indonesia terpecah menjadi dua kelompok besar, yaitu: Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler. Kondisi inilah sampai sekarang masih tampak dalam dinamika perpolitikan kita.

Sebagai salah satu yang penting pelopor awal Pergerakan Nasional di Indonesia ialah umat Islam, yaitu pada tanggal 16 Oktober 1905, lahir Sarekat Dagang Islam (SDI), yang kemudian tahun 1912 jadi Sarekat Islam (SI), sebagai gerakan Ekonomi dan politik.  Pada Tanggl 18 November 1912 lahir Muhammadiyah sebagai gerakan Sosial Keagamaan, dari lembaga pendidikannya menghasilkan pimpinan bangsa Indonesia yang menentang Belanda, kemudian selanjutnya Jami’atul Khoir, Al Irsyad, Jong Islamieten Bond (1922), Persatuan Islam (Persis) tahun 1920, Nahdlotul Ulama ( 1926 ), dan lainnya adalah dalam kategori nasionalis Islami, yang kesemuanya punya andil dalam melawan Belanda. pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Boedi Oetomo, dan juga Indische Partij pada tahun 1912, Jong Java, PKI, Perhimpunan Indonesia (PI), PNI (1927) dan sebagainya, adalah dalam kategori nasionalis sekuler.

Belanda menggunakan “Christening Politiek” (dalam Pidato Ratu Belanda yang dibacakan oleh:Gub.Jend. Idenburg) dalam menghadapi gerakan umat Islam, akan tetapi tidak berhasil. Ketika gencarnya SI menuntut “Boemi Poetera Zelfbestuur” (Bangsa Indonesia berpemerintahan sendiri), dengan gerakan  Rapat Akbar dan pemogokan yang dilakukan hampir merata di pelosok kepulauan Indonesia, maka Belanda grogi dan segera bertindak. Untuk menghadapi gelombang gerakan umat Islam itu, maka upaya Politik Belanda  dengan mendatangkan VIRUS KOMUNIS, yaitu menggunakan tokoh-tokoh komunis Belanda Snevliet, Barandesteder, Ir. Baars, Brigsma dan Van Burink, didatangkan ke Indonesia untuk menghadapi Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh komunis tersebut kemudian mengkader beberapa orang, diantaranya Alimin Dharsono, Tan Malaka dan juga Semaun, disusupkan ke SI, terjadilah pembusukan dari dalam, pecahlah SI jadi dua: SI Putih yang asli, dan SI Merah yang komunis bergabung dengan ISDV ( Indische Socialis Democratische Vereeniging ) jadi PKI pada tanggal 23 Mei 1920. Bermula dari sinilah umat Islam selalu berhadapan dengan komunis.

Pada tahun 1937 organisasi-organisasi Islam bersatu membentuk MIAI ( Majlisul Islam A’la Indonesia), diprakarsai oleh Muhammadiyah, NU, Persis, Alwasliyah dan lainnya. Pada zaman Jepang MIAI diubah namanya jadi MASJUMI (Majlis Syurau Muslimin Indonesia), dan memiliki pasukan Hizbullah Sabilillah, sebagai modal perjuangan bersenjata di kemudian hari.

Pada saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam BPUPKI disidangkan konsep dasar negara, muncul konsep Soekarno, Soepomo, dan Moh. Yamin yang telah diajukan, akan tetapi sidang belum menerima, kemudian dibentuklah panitia Ad Hock (9 anggota), yang memutuskan Rumusan Piagam Djakarta 22 Juni 1945 (Djakarta Charter ). Rumusan itu melalui debat yang panjang akhirnya disetujui pada tanggal 16 Juli 1945. (Komentar Soekarno, bahwa Djakarta Charter merupakan konsesnsus nasional persatuan antara Kaum Kebangsaan dan   Islam). Namun pada tahun 1845 tepatnya pada tanggal 18 Agustus, keputusan tersebut dibantah atas usul Opsir Jepang yang mengatasnamakan utusan dari Indonesia bagian Timur, yang mengemukakan bahwa bila kalimat “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” tidak diubah, maka Indonesia Timur akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia . Dengan danya hal itu, Hatta lobi dengan para ulama agar bisa mengubah Piagam Djakarta demi persatuan Negara Republik Indonesia. Para ulama awalnya tidak setuju, dikarenakan itu sudah keputusan BPUPKI sebagai konsensus nasional, namun demi toleransi dan menjaga negara RI dari perpecahan, akhirnya disepakati dengan kalimat : “ Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Sumber Rujukan:
  • Wahid Abdurrahman.dkk. 1993. Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  • Sukma Rizal dan Clara Joewono.2007. Gerakan & Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer. Yogyakarta.
  • Arifin Syamsul. 2003. Islam Indonesia. Malang: UMM Pres.

0 Response to "Peran Umat Islam Dalam Kebangkitan Nasional "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel