Pengertian Gadai Syariah

Written by
gadai syariah

A.    Pengertian Gadai dalam Syariah
 
Gadai  dalam fiqih disebut rahn, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan secara jaminan secara hak. Tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.

Menurut istilah ar-rahn berarti  Atsubuutu wa Dawamu artinya tetap dan kekal, atau Al-Habsu wa Luzumu artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan.
Sedangkan secara terminologi para ulama’ fiqh mendefinisikannya sebagai berikut:
  1. Menurut Sayyid Sabiq ar-rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang.
  2. Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili ar-rahn adalah menyerahkan harta sebagai jaminan hutang, yang hak kepemilikannya bias diambil alih ketika sulit menebusnya.
  3. Menurut Abu Bakr Jabir Al-jazairi, rahn ialah menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. 

Sebagaimana telah dijelaskan diatas oleh beberapa tokoh maka dapat disimpulkan bahwa ar-rahn (gadai) merupakan barang jaminan atas utang, dengan begitu maka penerima gadai (pemberi utang) merasa lebih tenang dengan adanya jaminan tersebut, dan apabila hutang sudah dilunasi maka secara otomatis barang jaminan tersebut dikembalikan pada pemilik barang jaminan.
Dengan adanya jaminan barang, apabila penggadai tidak dapat membayar hutangnya maka bisa dibayar dengan barang jaminan tersebut yang tentunya berdasar pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B.    Dasar Hukum Gadai Syariah


1.    Al-Qur’an


Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah SWT” (QS. Al-Baqarah: 283).


2.    AL-Hadits

عَنْ عَا ئشَةَ قاَ لَت: اِسْتَرى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ يَهُوْدِيِّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ جَدِيْدٍ

Artinya:“ Dari Aisyah RA, bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada orang-orang yahudi tersebut”. (HR. Muslim)

و عن ا بي هر ير ة رضي ا الله عنه قا ل :قا ل رسو ل ا لله صلى ا لله عليه و سلم:" ا لظهر ير كب بنفقته ا ذ ا كا ن مر هو نا و لبن الدر يشر ب بنفقته ا ذ ا كان مر هو نا و على ا لذي ير كب و يشر ب ا لنفقة" رواه البخا ري 
Artinya: Dari abu hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “ Punggung hewan yang di gadaikan boleh dinaiki dengan membayar, dan susu binatang ternak boleh diminum  dengan membayar bilamana binatang digadaikan. Dan bagi orang yang menaiki dan meminumnya wajib membayar.” (HR. Bukhari).

3.    Ijtihad Ulama

Perjanjian gadai yang diajarkan oleh Al-Qur’an dan Al-Hadits itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijthad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian juga dengan landasan hukumnya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian ulang yang mendalam bagaimana seharusnya pegadaian menurut landasan hukumnya.

Dalam buku Fiqih Sunnah,  imam syafii mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan satu hukum kecuali dengan jaminan yang memiliki kriteria jelas dalam serah terima. Apabila kriteria itu tidak ada maka hukumnya juga tidak ada.

Sedangkan mazhab Maliki juga berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad dan bagi orang yang menggadaikan diharuskan menyerahkan barang jaminan untuk dikuasai oleh debitor (penerima gadai). 

Barang jaminan  yang sudah dikuasai oleh penerima gadai boleh dimanfaatkan, oleh karena itu penggadai boleh memanfaatkan barang tersebut walaupun sudah dikuasai oleh penerima gadai. Hal ini berbeda dengan pandangan imam Syafi’i bahwasannya “hak pemanfaatan atas barang jaminan hanya boleh selama tidak merugikan Penerima gadai”.  Dalam hal ini imam Syafi’i dipandang lebih hati-hati dalam memberikan jaminan, karena jika terjadi kerusakan atau penyusutan atas barang yang dimanfaatkan, maka penerima gadai dirugikan.

C.    Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Jika telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akad gadai Syariah (rahn) dapat dilanjutkan sesuai aturan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan akad rahn, syari’at tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, berlakunya akad rahn tergantung dari akad utang piutang (qardh) dilakukan secara tidak tunai. Para fuqaha mengemukakan beberapa syarat yang terdapat pada rukun rahn. Untuk menjalankan rahn, rukun dan syarat yang harus di penuhi:
  1. Aqidain terdiri dari pihak yang mengadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin). Agar keabsahan rahn tercapai, maka para pihak tersebut harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
  2. Objek rahn ialah barang yang digadaikan (marhun). Keberadaan marhun sebagai barang jaminan mendapatkan utang (marhun bih). Para fuqaha sepakat, bahwa setiap harta benda yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (marhun).
  3. Adanya ijab qabul (sighat akad). Lafads ijab qabul dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. 

Yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya akad rahn. Para fuqaha sepakat, bahwa akad rahn mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (marhun) secara hukum telah berada dalam tangan pemberi hutang (murtahin).
 
D.    Akad Perjanjian Gadai Syariah

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa gadai bisa sah apabila memenuhi tiga syarat:
1.    Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
2.    Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang.
3.    Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah sampai masa perlunasan utang gadai (jatuh tempo).

Berdasarkan tiga syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam makanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan tiga akad perjanjian, ketiga akad perjanjian tersebut:
  1. Akad al-qardul hasan. Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang mengadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif.  Dengan demikian, nasabah (rahin) akan memberikan biaya upah atau fee kepada penggadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang gadaian (marhum).
  2. Akad al-mudharabah. Akad dilakukan untuk nasabah yang mengadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan dan investasi modal kerja).  Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai kesepakatan, sampai pinjaman dilunasi.
  3. Akad Bai’al-muqayadah. Untuk sementara akad ini dilakukan jika rahin yang mengiginkan mengadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya dalam mengadaikan, rahin tersebut mengiginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang dapat dimanfaatkan oleh rahin dan murtahin.  Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan rahin, atau rahin akan memberikan tambahan (mark-up) kepada murtahin sesuai kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.

E.    Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai


a.    Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

  1. Penerima gadai berhak menjual marhûn apabila râhin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhûn) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhûn bih) dan sisanya dikembalikan kepada râhin.
  2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhûn).
  3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/râhin). 

Adapun kewajiban penerima gadai, sebagai berikut:

  1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.  Artinya apabila terjadi kerusakan dikarenakan kelalaian dan menyebabkan turunnya harga barang gadai maka penerima gadai wajib menggantinya.
  2. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
  3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta bendanya.  Artinya  Ketika sudah jatuh tempo maka penerima gadai berhak melelang barang gadai dengan syarat harus memberitahukan penggadai terlebih dahulu, kemudian jika memang penggadai tidak bisa membayar hutang tersebut maka diperkenankan melelangnya.

b.    Hak dan kewajiban pemberi gadai (Râhin)

Hak pemberi gadai (râhin)
  1. Pemberi gadai (râhin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
  2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang di gadaikan, bila hal itu di sebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
  3. Pemberi gadai berhak menrima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya lainnya.
  4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai. 

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:
  1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
  2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

F.    Fatwa Dewan Syariah Nasional  (DSN) Tentang Rahn

Landasan syariah tentang gadai di Indonesia tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002, yang isinya sebagai berikut:
1.    Hukum. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai dijelaskan di poin ke dua.
2.    Ketentuan umum
a.    Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b.    Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya marhun tidak dapat dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
c.    Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, sedangakan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
d.    Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e.    Penjualan marhun:
1)    Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
2)    Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
3)    Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4)    Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
3.    Ketentuan Penutup
a.    Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Islam setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b.    Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


G.    Ketentuan Dalam Gadai Syariah

Dalam menggadaikan barang di pegadaian syari’ah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  1. Barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan.  Artinya barang yang digadaikan diakui oleh masyarakat memiliki nilai yang bisa di jadikan jaminan.
  2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan atau barang yang pinjam dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan, sebab gadai bermaksud sebagai penutup utang dengan benda-benda yang digadaikan, padahal barang yang digasab, dipinjam dan barang-barang yang telah di serahkan kepada orang lain sebagai jaminan tidaklah dapat digunakan sebagai penutup utang.
  3. Gadai itu tidak sah apabila utangnya belum pasti. Gadai yang utangnya sudah pasti hukumnya sah, walaupun utangnya belum tetap, seperti utang penerima pesanan dalam akad salam terhadap pemesan. Gadai dengan utang yang akan menjadi pasti juga sah, seperti harga barang yang masih dalam masa khiyar.
  4. Disyaratkan juga utang piutang dalam gadai itu diketahui oleh kedua pihak.
  5. Menerima barang gadai oleh pegadaian adalah salah satu rukun akad gadai atas tetapnya gadaian.  Karena itu, gadai belum ditetapkan selama barang yang digadaikan itu belum diterima oleh pegadaian.
  6. Seandainya ada orang yang menggadaikan barang namun barang tersebut belum diterima oleh pegadaian, maka orang tersebut boleh membatalkannya. Sebab, gadaian yang belum diterima akan akadnya masih jaiz (boleh) diubah oleh pihak nasabah sebagaimana masa khiyar dalam jual beli.
  7. Jika barang gadaian tersebut sudah diterima oleh pegadaian, maka akad rahn (gadai) tersebut telah resmi dan tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali.
  8. Penarikan kembali (pembatalan) akad gadai itu ada kalanya dengan ucapan dan ada kalanya dengan tindakan. Jika pegadaian menggunakan barang gadaian itu dalam bentuk perbuatan yang dapat menghilangkan status kepemilikan, maka batAllah akad gadai itu.
  9. Jika akhir masa sewanya belum tiba maka waktu membayar utangnya tidak termasuk pembatalan. Ketentuan tersebut juga telah dipastikan oleh Abu Hamid dan al-Baghawi dan telah di nas-kan oleh imam syafi’i, juga telah di katam-kan oleh Imam Nawawi dalam tambahan kitab al-Raudhah.
  10. Jika masa membayar utang pada gadai lebih awal daripada masa sewa (masa sewanya lebih lama daripada masa gadai) maka tidaklah termasuk pembatalan gadai, dan di perbolehkan penjualan barang yang digadaikan hal ini termasuk kaul yang ashah.
  11. Barang gadaian adalah amanat ditengah penerima gadai, karna ia telah menerima barang itu dengan ijin nasabah. Maka status amanat barang gadai, seperti amanat barang yang disewakan.  Jadi, pegadaian tidak wajib menanggung kerusakan barang gadai, kecuali jika disengaja atau lengah.
  12. Jika barang gadaian tersebut musnah tanpa ada kesengajaan dari pihak pegadaian, pegadaian tidak wajib menanggung barang tersebut dan jumlah pinjaman yang telah diterima oleh penggadai tidak boleh dipotong atau dibebaskan. Sebab, barang tersebut adalah amanat dari nasabah untuk mendapatkan pinjaman, maka pinjaman itu tidak boleh dibebaskan akibat musnahnya barang gadaian itu. Sama halnya dengan kematian orang yang menjamin dalam masalah jaminan, dan kematian orang yang menjadi saksi dalam masalah kesaksian.
  13. Seandainya pegadaian mengaku bahwa barang gadaian tersebut musnah, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dengan disertai sumpah, sebab pegadaian tidak menjelaskan sebab-sebab musnahnya barang tersebut,  atau ia menyebutnya tapi tidak jelas. Apabila pegadaian menyebut sebab-sebab musnahnya barang tersebut dengan jelas maka pengakuannya tidak dapat di terima kecuali dengan bukti-bukti. Sebab, pegadaian tersebut bisa menunjukkan bukti-bukti apabila sebab musnahnya barang tersebut jelas. Lain halnya dengan sebab kemusnahan yang samar karena sebab yang samar itu sulit dicari buktinya.
  14. Seandainya pegadaian mengaku telah mengembalikan barang gadaian, pengakuan tidak dapat diterima kecuali dengan disertai bukti (kesaksian) sebab bukti bagi pegadaian itu tidak sulit, dan lagi barang yang di tangan pegadaian itu untuk piutangnya sendiri, maka pengakuannya tidak dapat di terima kecuali disertai dengan bukti, sama halnya  dengan pengakuan musta’ir (peminjam).
  15. Jika murtahin/penerima gadai itu lengah atau merusak barang gadaian karena sengaja memanfaatkan barang yang dilarang untuk dipergunakan, maka murtahin harus menggantinya.  Di antara contoh kesengajaan atau kelengahan ini adalah memanfaatkan barang gadaian berupa binatang yang dapat dinaiki atau dipergunakan untuk mengangkut barang sehingga membuat binatang menjadi sakit.


H.    Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Gadai merupakan jaminan atas hutang. Dengan adanya jaminan maka akan memberikan rasa nyaman antara kedua belah pihak, namun bagaimana dengan pemanfaatan barang jaminan tersebut, perlu dikaji mana yang lebih berhak memanfaatkan barang jaminan, rahin atau murhatahin atau juga kedua-duanya sama-sama berhak atas pemanfaatannya. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian dibawah ini:

1.    Pemanfaatan barang gadai oleh rahin.
Dalam buku Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghazali, ghufron ihsan, dan sapiudin shidiq. Mengenai pemanfaatan barang gadai, terdapat dua pendapat yang berbeda di kalangan ulama. Jumhur ulama selain syafiiyah melarang rahin untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan tanpa izin Murtahin, sedangkan ulama syafiiyah memperbolehkannya sejauh tidak memudharatkan murtahin.  Adapun mengenai pendapat ulama mengenai pemanfaatan barang gadai bisa dijelaskan sebagai berikut:
a.    Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizinn murtahin, begitu juga sebaliknya murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap harus dikuasai oleh murtahin selamanya. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah, sebab manfaat pada barang gadai pada dasarnya termasuk gadai.
b.    Imam Syafii berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada murtahin, seperti mengendarainya, dan menempatinya akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun, rahin harus meminta izin kepada murtahin.
Dari pendapat di atas bisa disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadai, sebagaimana tanah yang digadaikan oleh masyarakat Desa Sanatengah  ada dua pandangan yang berbeda. Pertama: dari ulama hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun jika tidak mendapatkan izin dari murtahin sedangkan pendapat yang kedua: disampaikan oleh ulama syafiiyah bahwasannya rahin boleh memanfaatkan marhun tanpa harus meminta izin kepada murtahin dengan syarat tidak menyebabkan marhun berkurang.


2.    Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Murtahin.
Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa pada dasarnya Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali bila rahin tidak mau membiayai barang gadai tersebut. Dalam hal ini murtahin dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk membiayai ongkos pembiayaan. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang gadai, jika barang tersebut berupa kendaraan atau hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarainya atau mengambil susunya, sekedar pengganti pembiayaan. Untuk lebih jelas dan detail maka dapat diuraikan sebagai berikut:
a.    Ulama Hanafiyah berpendapat, Murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai, sebab menurutnya ia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagian ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan memanfaatkannya jika diizinkan oleh rahin tetapi sebagian lainnya juga ada yang tidak membolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengkategorikannya sebagai riba. Jika disyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram, sebab termasuk riba.  Itulah pendapat dari ulama hanafiyah.
b.    Ulama Malikiyah dan ulama Syafiiyah. membolehkan murtahin memanfaatkan barang gadai, jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjual belikan serta ditentukan waktunya dengan jelas.
c.    Pendapat ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama. Mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan atau kendaraan, al-murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya pemeliharaan meskipun tidak diizinkan ar-rahin. Adapun barang gadai selain kendaraan atau hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin ar-rahin.

Dari beberapa pendapat para ulama seperti yang disampaikan Pertama: ulama hanafiyah yaitu melarang murtahin memanfaatkan marhun dengan dalih ia hanya berhak menguasainya bukan memanfaatkan bahkan mengkategorikannya sebagai riba bahkan haram hukumnya jika disyaratkan ketika akad namun tidak semua ulama hanafiyah berpendapat yang sama, ada juga yang membolehkan marhun jika mendapat izin dari rahin. Kedua: ulama Syafii dan Malikiyah yaitu membolehkan  murtahin memanfaatkan barang gadaian jika ia mendapat izin dari rahin, Sebagaimana tanah yang digadaikan oleh masyarakat Desa Sanatengah tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai. Pemanfaatan hanya boleh dilakukan apabila mendapatkan izin dari rahin. Dari pendapat para ulama tersebut maka jelas dibolehkannya mengambil manfaat barang gadai asalkan mendapat izin dari rahin.
SHOW or HIDE COMMENT
close