Protected by Copyscape DMCA.com Protection Status DMCA.com Protection Status Makalah Sistem Dan Mekanisme Penganggaran Pendidikan - duniamanajemen.com Makalah Sistem Dan Mekanisme Penganggaran Pendidikan - DUNIA MANAJEMEN

Makalah Sistem Dan Mekanisme Penganggaran Pendidikan

BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Pada dasarnya anggaran terdiri dari pemasukan dan pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.

B.    Rumusan Masalah

1.    Bagaimana Sistem Penganggaran Pendidikan?
2.    Bagaimana Mekanisme Penganggaran Pendidikan?
3.    Bagaimana Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Pada Tingkat Satuan Pendidikan dan Pada Tingkat Wilayah?

penganggaran pendidikan

C.    Tujuan Pembahasan

1.    Untuk mengetahui tentang Sistem Penganggaran Pendidikan.
2.    Untuk mengetahui tentang Mekanisme Penganggaran Pendidikan.
3.    Untuk mengetahui tentang Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Pada Tingkat Satuan Pendidikan dan Pada Tingkat Wilayah.

BAB II
PEMBAHASAN
A.    Sistem Penganggaran Pendidikan

Untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, para administrator dan manajer pendidikan harus memahami dan menguasai sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara. Paling sedikit ada enam sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut oleh suatu negara yaitu:
1.    Line Item Budgeting (LIB), adalah sistem peanggaran pendidikan yang berorientasi kepada jenis barang yang diperlukan. Pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan berdasarkan kepada barang-barang yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan.  Anggaran LIB merupakan bentuk anggaran yang paling sederhana dan banyak digunakan. Setiap pengeluaran dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori, misalnya; gaji, upah,honor menjadi satu kategori atau satu nomor atau butir.

2.    Capital Budgeting (CAB), adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada jangka waktu yang lama. Pengalokasian anggaran pendidikan dilakukan dengan memperhitungkan jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. Misalnya, rencana jangka panjang (5 tahun ke depan) adalah membangun 15 unit sekolah baru, merehabilitasi 200 unit sekolah lama, membangun 15 ruang laboratorium bahasa, membangun 75 ruang perpustakaan sekolah dan lain sebagainya, maka biaya yang dialokasikan menurut sistem ini adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat investasi jangka panjang. CAB tidak lain merupakan sistem pengalokasian anggaran untuk biaya modal atau biaya pembangunan.

3.    Performance Budgeting (PEB), adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi selain pada jenis barang yang diperlukan, dan pada jangka waktu yang lebih lama, juga berorientasi kepada keluaran. Oleh sebab itu pada sistem penganggaran ini, perumusan tujuan umum maupun tujuan khusus dan kiteria pengukuran keluaran harus jelas dan dapat diukur.  Jadi anggaran bedasarkan hasil (performance budget) adalah anggarnan yang menekankan hasil dan bukan pada keterperincian dari suatu lokasi anggaran. Pekerjaan akhir dalam suatu program dipecahkan dalam bentuk beban kerja dan unit hasil yang dapat diukur. Hasil pengukurannya dipergunakan untuk menghitung masukan dana dan tenaga yang dipergunakan untuk mencapai suatu program.

4.    Program Budgeting (PROB), adalah sistem penganggaran pendidikan yang dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Perhitungan anggaran didasarkan pada perhitungan dari masing-masing jenis program.  Jenis program yang terkait dengan program tersebut yaitu seperti anggaran untuk penataan guru yang di dalamnya mencakup gaji/ upah panitia, gaji/ upah penatar, konsumsi selama penataran, dan sebagainya.

5.    Planning Programing and Budgeting System (PPBS), adalah sistem penganggaran pendidikan sebuah kerangka kerja dalam perencanaan dan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Dalam sistem ini, setiap program dinyatakan dengan jelas, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semua tentang biaya, keuntungan, kelayakan suatu program disajikan secara lengkap sehingga pengambil keputusan dapat menentukan pilihan program yang dianggap paling menguntungkan.  Dengan demikian PPBS pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem penyusunan anggaran yang terintegrasi yang dimulai dengan perencanaan kemudian disusun program kegiatan serta ditentukan anggarannya untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

6.    Zero Base Budgeting (ZBB), adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi kepada keterbatasan sumber dana, karena dana terbatas maka dalam melakukan pengalokasian anggaran harus ada penajaman prioritas baik mengenai program , kegiatan maupun sasaran yang ingin dicapai.
Penggunaan sistem pengaggaran oleh suatu negara sangat bergantung kepada kondisi dan situasi negara yang bersangkutan. Indonesia menerapkan sistem penganggaran pendidikan dengan nama sistem perencanaan, penyusunan program dan anggaran (SIPPA) atau sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran (SP4) sebagai modifikasi dari Planning Programing Budgeting System (PPBS) yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. SIPPA/SP4 dilaksanakan untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dalam penatalaksanaan organisasi-organisasi besar dan rumit. Pola umum SIPPA/SP4 adalah sebagai berikut.

B.    Mekanisme Penganggaran Pendidikan

1.    Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Rutin
Mekanisme penentuan alokasi anggaran rutin dimulai setelah pagu anggaran berupa uraian ringkas belanja rutin menurut organisasi (satuan 2A) dan uraian ringkas belanja rutin menurut program (satuan 2B) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenerian Keuangan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan satuan 2A dan 2B kepada semua unit utama. Selanjutnya setiap unit utama melaksanakan alokasi anggaran rutin berdasarkan kebijakan pimpinan kementerian baik di pusat maupun di daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk berbagai jenis kegiatan.

Satuan 2A dan satuan 2B yang berasal dari unit utama atau dari kantor satuan kerja dijadikan dasar oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyusun rancangan usulan ringkas pendapatan rutin (satuan 2C), rincian biaya rutin sampai dengan kegiatan dan jenis per unit organisasi (satuan 3) dan menyusun rancangan memori penjelasan anggaran rutin (satuan 3A).

Untuk mendapatkan anggaran rutin bagi suatu unit kerja, langkah-langkah berikut ini harus ditempuh yaitu;
a.    Mengelompokkan kegiatan fungsi setiap unit kerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam keputusan mendikbud No. 0172/0/1983, No.0173/0/1983, dan keputusan mendikbud lainnya yang mengatur tentang uraian tugas.
b.    Mengelompokkan kegiatan pada uraian jabatan untuk dijabarkan ke dalam satuan pekerjaan berdasarkan keputusan mendikbud yang berlaku.
c.    Menyesuaikan uraian jabatan yang sudah dijabarkan ke dalam satuan pekerjaan dengan mengelompokkannya menurut sector, progam, dan kegiatan yang sudah dibakukan.
d.    Mengarahkan pekerjaan-pekerjaan kepada sasaran-sasaran yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
e.    Memerhatikan mata anggaran mana yang akan menunjang pekerjaan untuk mencapai sasaran tersebut.
f.    Melakukan pembahasan baya jika ada mata anggaran yang mendukung pekerjaan sudah ditetapkan.

Dalam menyususn anggaran rutin, ada delapan langkah yang harus ditempuh yaitu;
a.    Mengisi format data yang sesuai .
b.    Menentukan biaya satuan per komponen/variable.
c.    Membuat rekapitulasi biaya per mata anggaran atau per jenis pengeluaran.
d.    Membuat rekapitulasi biaya per mata anggaran/ jenis pengeluaran tahun To + 1 an tahun To setiap satuan kerja.
e.    Membuat rekapitulasi biaya per jenis pengeluaran untuk wilayah tingkat II (kabupaten/kota) tahun To + 1 dan tahun To.
f.    Membuat catatan khusus bagi perhitungan pada mata anggaran 260 sebagai komponen yang memuat penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dicantumkan pada anggaran 200-an lainnya.
g.    Membuat rekapitulasi perhitungan anggaran atau sasaran per kacamatan dan per satuan pendidikan.
h.    Membuat rekapitulasi per jenis anggaran untuk kabupaten/kota tahun T+1.

Perlu diingat bahwa kegiatan yang bersifat rutin harus direncanakan sampai kepada program yang operasional. Rencana dan program rutin bukan merupakan rentetan keinginan, tetapi sebagai hal yang harus diperjuangkan dengan memberikan data dan informasi yang benar. Perlu diingat pula bahwa anggaran rutin yang tersedia selau terbatas sehingga penggunaannya harus hati-hati dan cermat.

2.    Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Pembangunan
Mekanisme penentuan alokasi anggaran pembangunan dilakukan apabila pagu anggaran (satuan 2) sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Telah Diterima Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pagu anggaran akan dijadikan dasar oleh unit utama untuk menganalisis anggaran per proyek dan per kegiatan, serta menyusunnya menjadi rancangan satuan 3 dan satuan 3A yang akan disampaikan kepada Bapppenas dan Ditjen Angaran setelah disahkan oleh Mendikbud sebagai rancangan alokasi APBN kemdikbud.

Jika Bappenas dan Kementerian Keuangan menyetujui rancangan satuan 3 dan satuan 3A, maka setiap unit utama kementerian pendidikan dan kebudayaan menyusun Pra Daftar Isian Proyek (Pra DIP) dan Lembaga Kerja (LK) dengan koordinasi Setjen Kemendikbud.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu proyek adalah berkaitan dengan karakteristik proyek yaitu
1.    Proyek lanjutan, ketika menentukan remcana-rencana kegiatan yang akan diusulkan harus memerhatikan sasaran yang telah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya dan yang telah dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan.
2.    Proyek baru, proyek yang telah disetujui pada waktu pembahasan DIP dan LK, harus sudah menjadi rencana yang matang dilengkapi dengan data hasil studi kelayakan dan disertai jadwal pelaksanaannya yang jelas.
3.    Bagian proyek, merupakan bagian dari berbagai kegiatan yang bersama-sama menunjang usaha mencapai sasaran dan tujuan proyek yang bersangkutan.
4.    Tolok ukur, merupakan patokan yang digunakan untuk menilai tercapai tidaknya suatu target atau sasaran tertentu.

3.    Mekanisme Alokasi Anggaran SPP/DPP
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sumbangan yang dikenakan kepada bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) adalah dana yang disediakan dalam APBN yang secara nasional jumlahnya sama dengan penerimaan SPP untuk suatu tahun ajaran tertentu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.wajib

Mekanisme alokasi anggaran SPP/DPP dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu mekanisme penyetoran dan mekanisme pelaporan. 

4.    Mekanisme Alokasi Anggaran Sumbangan BP3/POMG
Dalam pelaksanaan alokasi anggaran sumbangan BP3/POMG, kantor wilayah dan unit kerja terkait dapat memberikan petunjuk pelaksanaan tata cara penunjukan dan pengelolaannya. Sebagai contoh alokasi anggaran sumbangan BP3/POMG di DKI Jakarta yang ditetapkan berdasarkan instruksi bersama mendikbud dan menteri dalam negeri Nomor 11/U/1982 dan Nomor 35 tahun 1982 tanggal 4 september 1982 sebagai berikut.
a.    Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar:
1)    80% untuk kesejahteraan pegawai sekolah.
2)    10% untuk kegiatan belajar.
3)    7,5% untuk kas BP3/POMG.
4)    2,5% untuk iuran Tim Koordinasi.

b.    Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat atas:
1)    70% untuk kesejahteraan pegawai sekolah.
2)    15%untuk kegiatan belajar.
3)    10% untuk kas BP3/POMG.
4)    5% untuk iura Tim Koordinasi.

c.    Seluruh dana yan masuk melalui sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, dan usaha lain yang sah digunakan untuk:
1)    20% untuk kesejahteraan pegawai
2)    80% untuk pemeliharaan sekolah.

C.    Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Pada Tingkat Satuan Pendidikan dan Pada Tingkat Wilayah

Prosedur perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) dan pada tingkat wilayah mengikuti pola sebagai berikut:
1.    Posedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Sekolah
Sekolah sebagai unit kerja yang bertugas mengelola keuangan yang diperolehnya dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan pengawai sekolah, dan lain sebagainya, maka sekolah harus mempunyai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Besarnya pengeluaran sekolah harus berlandaskan kepada besarnya pendapatan yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan (asas anggaran berimbang).

Sumber pendapatan dan penerimaan sekolah dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, organisasi dan perorangan. Sedangkan pengeluaran anggaran pendidikan untuk sekolah pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai jenis pengeluaran yang baku. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan sibsidi/bantuan. Pengeluaran pembangunan meliputi: gaji/upah, pengadaan tanah, pengadaan bahan, peralatan dan mesin, perjalanan, konstruksi,dan lain-lain seperti transport lokal, fiscal, dan kerja lembur. Pengeluaran-pengeluaran ini ketika menyusun RAPBS harus diperhitungkan.

Dalam penyusunan RAPBS, semua aspek keuangan beserta mekanisme penerimaan dan pengeluaran serta harga satuan setiap komponen kegiatan harus diperhitungkan. Kegiatan penyusunan RAPBS dimulai dengan pengunpulan data, pengelolaan data, analisis data, penyusunan rencana kebutuhan sekolah, dan penyusunan anggaran.

Ketika akan menyusun RAPBS, kepala sekolah harus memerhatikan kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kalender pada tahun yang sedang berjalan (TO). Dari kalender pendidikan yang ada, kepala sekolah selanjutnya menyusun program kerja tahunan sekolah.
Dalam penyususnan program kerja tahunan sekolah perlu diperhatikan baik kalender pendidikan untuk tahun berjalan, kebutuhan pengembangan sekolah menurut skala prioritas, maupun kebijaksanaan dari pusat ataupun arahan-arahan dari pemerintah daerah. Jika sekolah sudah memiliki program kerja tahunan sekolah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan kepala sekolah adalah menyusun RAPBS berdasarkan program kerja tahunan sekolah tersebut dan arahan atau masukan pemerintah daerah terutama terkait dengan potensi sumber dana yang mungkin dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Semua ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikanyang dicita-citakan yaitu meningkatknya mutu pendidikan melalui pengembangan program tahunan sekolah.

2.    Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota
Kepala Kandepdikbud/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berfungsi menetapkan kebijaksanaan agar usulan-usulan memenuhi urutan prioritas yang realistik. Kebijaksanaan harus komprehensif yaitu memperhitungkan semua sumber anggaran yang ada (rutin, pembangunann, bantuan pemda, dan sumber lain yang sah).

Dalam Rakerda Dati II, selain membahas masukan-masukan dari sekolah (RAPBS) juga membahas masukan-masukan dari UPT lainnya dilingkungan Kandepdikbud/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan awal dimulai dengan pengumpulan data operasional pada semua satuan kerja, unit pelaksana teknis, sekolah, perkantoran, dan UPT lainnya. Prosedur pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
a.    Format isian yang sudah dibakukan diisi lengkap.
b.    Pengisian format didasarkan pada petunjuk teknis yang telah ditentukan agar data dan informasi yang dijaring seragam.
c.    Melakukan kerja sama dengan kontor statistik setempat untuk memperoleh data yang akurat baik yang riil maupun data hasil proyeksi.
d.    Mengirim format pendataan yang sudah diisi ke Dinas Kabupaten/Kota untuk bahan masukan usulan kebutuhan perencanaan dan penyusunan laporan wilayah.

Data dan informasi yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten/kota kemudian dikelompokkan menurut kategori tertentu. Misalnya, data guru dikelompokkan menurut jenis sekolah, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain.

Format-format yang digunakan untuk membuat laporan, untuk analisis dan pengajuan usulan program sudah dibakukan. Dalam pelaksanaannya secara operasional mengenai perumusan, penyusunan laporan, dan pengajuan usulan program di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diarahkan dan dikoordinasikan oleh koordinator Administrasi pada kantor wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.

3.    Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Provinsi
Dalam Sistem Dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin Dan Pembangunan tesurat bahwa prosedur perencanaan anggaran tingkat provinsi mengikuti tata cara sebagai berikut.

Pada tahap persiapan rencana, diawali dengan mengadakan Rakerda Tingkat I yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Januari sampai bulan maret. Rakerda merupakan permulaan dari penyusunan rencana dan anggaran tahun yang akan datang (T0+1) yang pada hakikatnya merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi setiap unit kerja di lingkungan kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi serta merumuskan alternative pemecahannya. Identifikasi permasalahan dilihat berdasarkan pelaksanaan tugas pada tahun yang sedang berjalan (T0) sedangkan upaya-upaya pemecahannya dituangkan ke dalam usulan yang akan dikerjakan pada tahun yang akan datang (T0+1). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan Kepala Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang diusulkan.

Setelah Rakerda Tingkat I selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan konsultasi regionalyang diikuti oleh beberapa provinsi yang tergabung dalam suatu region dengan tujuan untuk mencoba melihat permasalahan-pemersalahan kebersamaan dan mengusulkan pemecahannya secara terpadu.

Pada tingkat Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi, semua masukan baik laporan tahunan maupun usulan program dari seluruh kantor Depdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diolah dan dianalisis untuk bahan penyusunan laporan tahunan dan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi. Langkah-langkah kegiatannya yaitu;
a.    Mengelola pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dari seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tahun yang akan datang (T0+1).
b.    Mengolah usulan program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan masukan penyusunan usulan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi ke Pusat (Kemdikbud) dan sebagai bahan Rakerda Tingkat I dan Perencanaan Sektoral.
c.    Melaksanakan Rakerda Tingkat I. Hasil Rakerda dijadikan bahan masukan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi tahun berikutnya.
d.    Memadukan/menyesuaikan kebutuhan sasaran dan anggaran yang akan diusulkan oleh Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.
e.    Menyusun usulan perencanaan rutin Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk UKOR Induk/UKOR terurai termasuk SPP/DPP.
f.    Menyusun usulan perencanaan pembangunan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk Usulan Proyek Lanjutan atau Usulan Proyek baru.

Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran rutin dan pembangunan tersebut dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi setempat.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan

Ada enam sistem penganggaran pendidikan yang dikenal dan dianut oleh suatu negara yaitu: 1) Line Item Budgeting/LIB, 2) Capital Budgeting/CAB, 3) Performance Budgeting/PEB, 4) Program Budgeting/PROB, 5) Planning, Programing and Budgeting System/PPBS, 6) Zero Base Budgeting/ZBB.

Ada empat Mekanisme Penganggaran Pendidikan diantaranya 1) Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Rutin, 2) Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran Pembangunan, 3) Mekanisme Alokasi Anggaran SPP/DPP, 4) Mekanisme Alokasi Anggaran Sumbangan BP3/POMG.

Prosedur perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) dan pada tingkat wilayah mengikuti pola sebagai berikut: 1) Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Sekolah, 2) Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Kabupaten/kota, 3) Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Provinsi.

B.    Saran

Dalam penyusunan makalah ini maupun dalam penyajiaanya kami selaku manusia bisa menyadari adanya beberapa kesalahan oleh karena itu kami mengharapkan kritik maupun saran bagi kami yang bersifat membantu agar kami tidak melakukan kesalahan yang sama dalam penyusunan makalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon, dkk. Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
Fatah, Nanang. Standar Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
Matin, dan Nurhattati Fuad. Manajemen Pembiayaan Pendidika: Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Suharsaputra, Uhar. Administrasi Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel