Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Pada Tingkat Satuan Pendidikan dan Pada Tingkat Wilayah

Written by
Prosedur perencanaan anggaran pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (sekolah) dan pada tingkat wilayah mengikuti pola sebagai berikut:



1.    Posedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Sekolah

Sekolah sebagai unit kerja yang bertugas mengelola keuangan yang diperolehnya dari berbagai sumber serta memiliki kewenangan dalam penggunaannya untuk berbagai kebutuhan seperti untuk membiayai proses belajar mengajar, melengkapi sarana sekolah, meningkatkan kesejahteraan pengawai sekolah, dan lain sebagainya, maka sekolah harus mempunyai Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS). RAPBS ini memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Besarnya pengeluaran sekolah harus berlandaskan kepada besarnya pendapatan yaitu pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan (asas anggaran berimbang).

Sumber pendapatan dan penerimaan sekolah dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, organisasi dan perorangan. Sedangkan pengeluaran anggaran pendidikan untuk sekolah pada dasarnya sudah diatur dalam berbagai jenis pengeluaran yang baku. Pengeluaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan, dan sibsidi/bantuan. Pengeluaran pembangunan meliputi: gaji/upah, pengadaan tanah, pengadaan bahan, peralatan dan mesin, perjalanan, konstruksi,dan lain-lain seperti transport lokal, fiscal, dan kerja lembur. Pengeluaran-pengeluaran ini ketika menyusun RAPBS harus diperhitungkan.

Dalam penyusunan RAPBS, semua aspek keuangan beserta mekanisme penerimaan dan pengeluaran serta harga satuan setiap komponen kegiatan harus diperhitungkan. Kegiatan penyusunan RAPBS dimulai dengan pengunpulan data, pengelolaan data, analisis data, penyusunan rencana kebutuhan sekolah, dan penyusunan anggaran.

Ketika akan menyusun RAPBS, kepala sekolah harus memerhatikan kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam kalender pada tahun yang sedang berjalan (TO). Dari kalender pendidikan yang ada, kepala sekolah selanjutnya menyusun program kerja tahunan sekolah.

Dalam penyususnan program kerja tahunan sekolah perlu diperhatikan baik kalender pendidikan untuk tahun berjalan, kebutuhan pengembangan sekolah menurut skala prioritas, maupun kebijaksanaan dari pusat ataupun arahan-arahan dari pemerintah daerah. Jika sekolah sudah memiliki program kerja tahunan sekolah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan kepala sekolah adalah menyusun RAPBS berdasarkan program kerja tahunan sekolah tersebut dan arahan atau masukan pemerintah daerah terutama terkait dengan potensi sumber dana yang mungkin dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Semua ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikanyang dicita-citakan yaitu meningkatknya mutu pendidikan melalui pengembangan program tahunan sekolah.

2.    Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Kandepdikbud/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berfungsi menetapkan kebijaksanaan agar usulan-usulan memenuhi urutan prioritas yang realistik. Kebijaksanaan harus komprehensif yaitu memperhitungkan semua sumber anggaran yang ada (rutin, pembangunann, bantuan pemda, dan sumber lain yang sah).

Dalam Rakerda Dati II, selain membahas masukan-masukan dari sekolah (RAPBS) juga membahas masukan-masukan dari UPT lainnya dilingkungan Kandepdikbud/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kegiatan awal dimulai dengan pengumpulan data operasional pada semua satuan kerja, unit pelaksana teknis, sekolah, perkantoran, dan UPT lainnya. Prosedur pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1. Format isian yang sudah dibakukan diisi lengkap.
  2. Pengisian format didasarkan pada petunjuk teknis yang telah ditentukan agar data dan informasi yang dijaring seragam.
  3. Melakukan kerja sama dengan kontor statistik setempat untuk memperoleh data yang akurat baik yang riil maupun data hasil proyeksi.
  4. Mengirim format pendataan yang sudah diisi ke Dinas Kabupaten/Kota untuk bahan masukan usulan kebutuhan perencanaan dan penyusunan laporan wilayah.
Data dan informasi yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten/kota kemudian dikelompokkan menurut kategori tertentu. Misalnya, data guru dikelompokkan menurut jenis sekolah, latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain.

Format-format yang digunakan untuk membuat laporan, untuk analisis dan pengajuan usulan program sudah dibakukan. Dalam pelaksanaannya secara operasional mengenai perumusan, penyusunan laporan, dan pengajuan usulan program di tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota diarahkan dan dikoordinasikan oleh koordinator Administrasi pada kantor wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.

3.    Prosedur Perencanaan Anggaran Pendidikan Tingkat Provinsi

Dalam Sistem Dan Mekanisme Perencanaan Tahunan Terpadu Rutin Dan Pembangunan tesurat bahwa prosedur perencanaan anggaran tingkat provinsi mengikuti tata cara sebagai berikut.

Pada tahap persiapan rencana, diawali dengan mengadakan Rakerda Tingkat I yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan Januari sampai bulan maret. Rakerda merupakan permulaan dari penyusunan rencana dan anggaran tahun yang akan datang (T0+1) yang pada hakikatnya merupakan kegiatan mengidentifikasi permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang dihadapi setiap unit kerja di
lingkungan kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi serta merumuskan alternative pemecahannya.

Identifikasi permasalahan dilihat berdasarkan pelaksanaan tugas pada tahun yang sedang berjalan (T0) sedangkan upaya-upaya pemecahannya dituangkan ke dalam usulan yang akan dikerjakan pada tahun yang akan datang (T0+1). Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan Kepala Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang diusulkan.

Setelah Rakerda Tingkat I selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan konsultasi regionalyang diikuti oleh beberapa provinsi yang tergabung dalam suatu region dengan tujuan untuk mencoba melihat permasalahan-pemersalahan kebersamaan dan mengusulkan pemecahannya secara terpadu.

Pada tingkat Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi, semua masukan baik laporan tahunan maupun usulan program dari seluruh kantor Depdikbud/Dinas Pendidikan Kabupaten Kota diolah dan dianalisis untuk bahan penyusunan laporan tahunan dan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi. Langkah-langkah kegiatannya yaitu;
  1. Mengelola pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran dari seluruh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tahun yang akan datang (T0+1).
  2. Mengolah usulan program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan masukan penyusunan usulan Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi ke Pusat (Kemdikbud) dan sebagai bahan Rakerda Tingkat I dan Perencanaan Sektoral.
  3. Melaksanakan Rakerda Tingkat I. Hasil Rakerda dijadikan bahan masukan usulan program Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi tahun berikutnya.
  4. Memadukan/menyesuaikan kebutuhan sasaran dan anggaran yang akan diusulkan oleh Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi.
  5. Menyusun usulan perencanaan rutin Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk UKOR Induk/UKOR terurai termasuk SPP/DPP.
  6. Menyusun usulan perencanaan pembangunan Kantor Wilayah/Dinas Pendidikan Provinsi dalam bentuk Usulan Proyek Lanjutan atau Usulan Proyek baru.
Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran rutin dan pembangunan tersebut dikoordinasikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Dinas Pendidikan Provinsi setempat.
SHOW or HIDE COMMENT

No comments:

Post a Comment

close