Mekanisme Penganggaran Pendidikan

Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran RutinMekanisme penentuan alokasi anggaran rutin dimulai setelah pagu anggaran berupa uraian ringkas belanja rutin menurut organisasi (satuan 2A) dan uraian ringkas belanja rutin menurut program (satuan 2B) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kemenerian Keuangan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan satuan 2A dan 2B kepada semua unit utama. Selanjutnya setiap unit utama melaksanakan alokasi anggaran rutin berdasarkan kebijakan pimpinan kementerian baik di pusat maupun di daerah dengan mempertimbangkan skala prioritas untuk berbagai jenis kegiatan.


Satuan 2A dan satuan 2B yang berasal dari unit utama atau dari kantor satuan kerja dijadikan dasar oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyusun rancangan usulan ringkas pendapatan rutin (satuan 2C), rincian biaya rutin sampai dengan kegiatan dan jenis per unit organisasi (satuan 3) dan menyusun rancangan memori penjelasan anggaran rutin (satuan 3A).

Untuk mendapatkan anggaran rutin bagi suatu unit kerja, langkah-langkah berikut ini harus ditempuh yaitu;
  1. Mengelompokkan kegiatan fungsi setiap unit kerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam keputusan mendikbud No. 0172/0/1983, No.0173/0/1983, dan keputusan mendikbud lainnya yang mengatur tentang uraian tugas.
  2. Mengelompokkan kegiatan pada uraian jabatan untuk dijabarkan ke dalam satuan pekerjaan berdasarkan keputusan mendikbud yang berlaku.
  3. Menyesuaikan uraian jabatan yang sudah dijabarkan ke dalam satuan pekerjaan dengan mengelompokkannya menurut sector, progam, dan kegiatan yang sudah dibakukan.
  4. Mengarahkan pekerjaan-pekerjaan kepada sasaran-sasaran yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
  5. Memerhatikan mata anggaran mana yang akan menunjang pekerjaan untuk mencapai sasaran tersebut.
  6. Melakukan pembahasan baya jika ada mata anggaran yang mendukung pekerjaan sudah ditetapkan.
Dalam menyususn anggaran rutin, ada delapan langkah yang harus ditempuh yaitu;
  1. Mengisi format data yang sesuai .
  2. Menentukan biaya satuan per komponen/variable.
  3. Membuat rekapitulasi biaya per mata anggaran atau per jenis pengeluaran.
  4. Membuat rekapitulasi biaya per mata anggaran/ jenis pengeluaran tahun To + 1 an tahun To setiap satuan kerja.
  5. Membuat rekapitulasi biaya per jenis pengeluaran untuk wilayah tingkat II (kabupaten/kota) tahun To + 1 dan tahun To.
  6. Membuat catatan khusus bagi perhitungan pada mata anggaran 260 sebagai komponen yang memuat penjelasan tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dicantumkan pada anggaran 200-an lainnya.
  7. Membuat rekapitulasi perhitungan anggaran atau sasaran per kacamatan dan per satuan pendidikan.
  8. Membuat rekapitulasi per jenis anggaran untuk kabupaten/kota tahun T+1.
Perlu diingat bahwa kegiatan yang bersifat rutin harus direncanakan sampai kepada program yang operasional. Rencana dan program rutin bukan merupakan rentetan keinginan, tetapi sebagai hal yang harus diperjuangkan dengan memberikan data dan informasi yang benar. Perlu diingat pula bahwa anggaran rutin yang tersedia selau terbatas sehingga penggunaannya harus hati-hati dan cermat.

Mekanisme Penentuan Alokasi Anggaran PembangunanMekanisme penentuan alokasi anggaran pembangunan dilakukan apabila pagu anggaran (satuan 2) sudah ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dan Telah Diterima Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Pagu anggaran akan dijadikan dasar oleh unit utama untuk menganalisis anggaran per proyek dan per kegiatan, serta menyusunnya menjadi rancangan satuan 3 dan satuan 3A yang akan disampaikan kepada Bapppenas dan Ditjen Angaran setelah disahkan oleh Mendikbud sebagai rancangan alokasi APBN kemdikbud.

Jika Bappenas dan Kementerian Keuangan menyetujui rancangan satuan 3 dan satuan 3A, maka setiap unit utama kementerian pendidikan dan kebudayaan menyusun Pra Daftar Isian Proyek (Pra DIP) dan Lembaga Kerja (LK) dengan koordinasi Setjen Kemendikbud.

Hal hal yang harus diperhatikan dalam menyusun suatu proyek adalah berkaitan dengan karakteristik proyek yaitu
  1. Proyek lanjutan, ketika menentukan remcana-rencana kegiatan yang akan diusulkan harus memerhatikan sasaran yang telah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya dan yang telah dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan.
  2. Proyek baru, proyek yang telah disetujui pada waktu pembahasan DIP dan LK, harus sudah menjadi rencana yang matang dilengkapi dengan data hasil studi kelayakan dan disertai jadwal pelaksanaannya yang jelas.
  3. Bagian proyek, merupakan bagian dari berbagai kegiatan yang bersama-sama menunjang usaha mencapai sasaran dan tujuan proyek yang bersangkutan.
  4. Tolok ukur, merupakan patokan yang digunakan untuk menilai tercapai tidaknya suatu target atau sasaran tertentu.
Mekanisme Alokasi Anggaran SPP/DPPSumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah sumbangan yang dikenakan kepada bayar untuk digunakan bagi keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan. Dana Penunjang Pendidikan (DPP) adalah dana yang disediakan dalam APBN yang secara nasional jumlahnya sama dengan penerimaan SPP untuk suatu tahun ajaran tertentu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.wajib.

Mekanisme alokasi anggaran SPP/DPP dikategorikan ke dalam dua bagian yaitu mekanisme penyetoran dan mekanisme pelaporan. 

Mekanisme Alokasi Anggaran Sumbangan BP3/POMGDalam pelaksanaan alokasi anggaran sumbangan BP3/POMG, kantor wilayah dan unit kerja terkait dapat memberikan petunjuk pelaksanaan tata cara penunjukan dan pengelolaannya. Sebagai contoh alokasi anggaran sumbangan BP3/POMG di DKI Jakarta yang ditetapkan berdasarkan instruksi bersama mendikbud dan menteri dalam negeri Nomor 11/U/1982 dan Nomor 35 tahun 1982 tanggal 4 september 1982 sebagai berikut.
a.    Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar:
  1. 80% untuk kesejahteraan pegawai sekolah.
  2. 10% untuk kegiatan belajar.
  3. 7,5% untuk kas BP3/POMG.
  4. 2,5% untuk iuran Tim Koordinasi.
b.    Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat atas:
  1. 70% untuk kesejahteraan pegawai sekolah.
  2. 15%untuk kegiatan belajar.
  3. 10% untuk kas BP3/POMG.
  4. 5% untuk iura Tim Koordinasi.
c.    Seluruh dana yan masuk melalui sumbangan tidak mengikat dari masyarakat, dan usaha lain yang sah digunakan untuk:
  1. 20% untuk kesejahteraan pegawai
  2. 80% untuk pemeliharaan sekolah.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel